Balikpapan
Kota Balikpapan adalah salah satu kota di provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Kota ini terletak di 1,0 LS-1,5 LS dan 116,5 BT-117,5 BT. Kota ini memiliki luas wilayah 503,3 km² dan berpenduduk sebanyak 559.126 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010) dengan kepadatan 1110 jiwa/km2. Semboyan kota Balikpapan adalah "Gawi Manuntung Waja Sampai Kaputing" berasal dari bahasa Banjar yang artinya adalah ‘apabila memulai suatu pekerjaan harus sampai selesai pelaksanaannya’. Logo kota ini adalah Beruang madu, binatang khas kota Balikpapan yang sekarang sudah mulai diambang kepunahan.
Perekonomian kota Balikpapan bertumpu pada sektor industri yang didominasi oleh industri minyak dan gas, perdagangan dan jasa. Kota ini memiliki bandar udara berskala internasional, yakni Bandara Sepinggan serta Pelabuhan Semayang selain pelabuhan minyak yang dimiliki Pertamina.
Perekonomian Balikpapan berkembang sejak diberlakukannya otonomi daerah, kota ini terus dibanjiri oleh pendatang dari berbagai daerah, sehingga pemerintah kotamadya memberlakukan operasi kependudukan berupa operasi Kartu Tanda Penduduk. Penduduk terutama dari etnis pendatang yang sudah lama menetap di Balikpapan, yakni berasal dari etnis Jawa Timur, Banjar, Bugis, Makassar. Selain dibanjiri oleh banyak pendatang, banyak perusahan-perusahaan asing dan lokal yang berinvestasi di Balikpapan. Hal ini semakin membuat Kota Balikpapan sebagai kota yang paling maju di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur.
Kota Balikpapan memiliki daerah wisata yang cukup banyak dan beragam, diantaranya adalah:
1. Taman Agrowisata, berlokasi di Jl. Soekarno Hatta km 23, memiliki berbagai koleksi tanaman tropis serta dilengkapi dengan tempat piknik terbuka, rumah panjang Dayak, tempat berkemah dan pemandangan alami.
2. Pantai Manggar Segarasari merupakan tempat rekreasi pantai terletak 22 km dari pusat Kota Balikpapan tepatnya di kecamatan Balikpapan Timur. Di sana terdapat berbagai wahana olahraga air, ruang informasi dan warung kaki lima.
3. Hutan Lindung Sungai Wain merupakan hutan lindung dengan luas 10.025 ha yang dilalui sungai Wain yang panjangnya 18.300 m dengan airnya yang jernih dengan hutan bakau dan habitat burung, ikan , kepiting dan orang hutan.
dari berbagai sumber
Tentang yang punya blog ini....
- Winda Anggraeni
- Depok, Depok, Indonesia
- I just a simple girl who try to be a good person, not for my self but for my parents and my family.I just wanna see them to be proud with me,, I'm not the perfect one, but I always try to be better.
07/04/11
06/03/11
Pelaku Perekonomian Indonesia
Pelaku Perekonomian Indonesia
Tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu
• Perusahaan negara (pemerintah),
• Perusahaan swasta, dan
• Koperasi.
Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.
1. Pemerintah (BUMN)
Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.
Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal berikut ini :
a) Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
b) Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
c) Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
d) Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi.
Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya.
Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG.
2. Swasta (BUMS)
BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan.
Contoh perusahaan swasta nasional antara lain PT Astra Internasional (mengelola industri mobil dan motor), PT Ghobel
Dharma Nusantara (mengelola industri alat-alat elektronika), PT Indomobil (mengelola industri mobil), dsb. Adapun contoh perusahaan asing antara lain PT Freeport Indonesia Company (perusahaan Amerika Serikat yang mengelola pertambangan tembaga di Papua, Irian Jaya), PT Exxon Company (perusahaan Amerika Serikat yang mengelola pengeboran minyak bumi), PT Caltex Indonesia (perusahaan Belanda yang mengelola pertambangan minyak bumi di beberapa tempat di Indonesia), dan sebagainya.
Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini :
a. Membantu meningkatkan produksi nasional.
b. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.
c. Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.
d. Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.
e. Menambah sumber devisa bagi pemerintah.
f. Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.
g. Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.
3. Koperasi
Koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945.
Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini :
1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
2) Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
*Dari Berbagai Sumber
Tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu
• Perusahaan negara (pemerintah),
• Perusahaan swasta, dan
• Koperasi.
Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan.
1. Pemerintah (BUMN)
Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.
Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal berikut ini :
a) Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
b) Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
c) Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
d) Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.
BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi.
Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya. Tentunya pemerintah akan membutuhkan bahan-bahan bangunan seperti semen, pasir, aspal, dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut harus dikonsumsi pemerintah untuk menjalankan tugasnya.
Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaanperusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG.
2. Swasta (BUMS)
BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945. BUMS dalam melakukan perannya mengandalkan kekuatan pemilikan modal. Perkembangan usaha BUMS terus didorong pemerintah dengan berbagai kebijaksanaan.
Contoh perusahaan swasta nasional antara lain PT Astra Internasional (mengelola industri mobil dan motor), PT Ghobel
Dharma Nusantara (mengelola industri alat-alat elektronika), PT Indomobil (mengelola industri mobil), dsb. Adapun contoh perusahaan asing antara lain PT Freeport Indonesia Company (perusahaan Amerika Serikat yang mengelola pertambangan tembaga di Papua, Irian Jaya), PT Exxon Company (perusahaan Amerika Serikat yang mengelola pengeboran minyak bumi), PT Caltex Indonesia (perusahaan Belanda yang mengelola pertambangan minyak bumi di beberapa tempat di Indonesia), dan sebagainya.
Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini :
a. Membantu meningkatkan produksi nasional.
b. Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.
c. Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.
d. Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.
e. Menambah sumber devisa bagi pemerintah.
f. Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.
g. Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.
3. Koperasi
Koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia. Koperasi diharapkan dapat mengembangkan potensi ekonomi rakyat dan mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan yang diamanatkan dalam UUD 1945.
Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini :
1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
2) Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
*Dari Berbagai Sumber
27/02/11
Sejarah Sistem Perekonomian Indonesia
Sejarah Sistem Perekonomian Indonesia
1. Pemerintahan Orde Lama
Kondisi politik:
a) Indonesia menghadapi 2 perang besar dengan Belanda
b) Gejolak politik dalam negeri dan beberapa pemberontakan
c) Manajemen ekonomi makro yang buruk
Karena kondisi politik tersebut maka kondisi ekonomi Indonesia tidak menguntungkan, dan terjadi hal-hal sbb :
a) Selama dekade 1950an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%
b) Periode 1960 – 1966, pertumbuhan ekonomi 1,9% dan stagflasi (high rate of unemployment and inflation)
c) Periode 1955 – 1965, rata-rata pendapatan pemerintah Rp 151 juta dan pengeluaran Rp 359 juta
d) Produksi sektor pertanian dan perindustrian sangat rendah sebagai akibat dari kurangnya kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung
e) Jumlah uang yang beredar berlebihan, sehingga terjadi inflasi
Dumairy (1996) menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia:
a) Periode 1945 – 1950.
b) Periode demokrasi parlementer/liberal (1950 – 1959)
8 kali perubahan kabinet:
Kabinet Hatta dengan kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local (Gulden) dan pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia.
Kabinet Natsir dengan kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)
Kabinet Sukiman dengan kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan system kurs berganda
Kabinet Wilopo dengan kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, merasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan jumlah personil, serta pengiritan pengeluaran pemerintah
Kabinet Ali I dengan kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat
Kabinet Burhanudin dengan kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan jumlah uang yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian dari program RUP yakni program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi ekonomi), memperkenankan investasi asing masuk ke Indonesia, membantu pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan meja bundar (menghilangkan dominasi belanda perekonomian nasional.
Kabinet Ali II dengan kebijakan rencana pembangunan lima tahun 1956 - 1960
Kebinet Djuanda dengan kebijakan stabilitas politik dan nasionalisasi perusahaan belanda.
c) Periode demokrasi terpimpin (1959 – 1965)
Dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan belanda.
Lebih cenderung kepada pemikiran sosialis komunis
Politik tidak stabil sampai pada puncaknya pada September 1965
2. Pemerintahan Orde Baru
Sejak Maret 1966.
Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial.
Pemerintah meninggalkan idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.
Kondisi perekonomian Indonesia:
(a) Ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar
(b) Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor
(c) Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya
(d) Inflasi 30 – 50 persen per bulan
(e) Kondisi prasarana perekonomian yang bururk
(f) Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun
3. Pemerintahan Transisi (Habibie)
a) Tanggal 14 dan 15 Mei 1997, kurs bath terhadap US$ mengalami penurunan (depresiasi) sebagai akibat dari keputusan jual dari para investor yang tidak percaya lagi terhadap prospek ekonomi Thailand dalam jangka pendek. 2 Juli 1997, penurunan nilai kurs bath terhadap US$ antara 15% - 20%
b) Bulan Juli 1997, krisis melanda Indonesia (kurs dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650.) BI mengintervensi, namun tidak mampu sampai bulan maret 1998 kurs melemah sampai Rp 10.550 dan bahkan menembus angka Rp 11.000/US$.
Januari 1998 pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepakatan (LOI) dengan IMF yang mencakup 50 butir kebijakan
4. Pemerintahan Reformasi (Abdurrahman Wahid)
a) Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi positif (mendekati 0)
b) Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi 5%
c) Kondisi moneter stabil ( inflasi dan suku bunga rendah)
d) Tahun 2001, pelaku bisnis dan masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan sebagai akibat dari pernyataan presiden yang controversial, KKN, dictator, dan perseteruan dengan DPR
e) Bulan maret 2000, cadangan devisa menurun dari US$ 29 milyar menjadi US$ 28,875 milyar
f) Hubungan dengan IMF menjadi tidak baik sebagai akibat dari: penundaan pelaksanaan amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah (terutama kebebasan untuk hutang pemerintah daerah dari LN); dan revisi APBN 2001.
g) Tahun 2001, pertumbuhan ekonomi cenderung negative, IHSG merosot lebih dari 300 poin, dan nilai tukar rupiah melemah dari Rp 7000 menjadi Rp 10.000 per US$.
5. Pemerintahan Gotong Royong (Megawati S)
Mulai pertangahan 2001 dengan kondisi:
a) SBI 17%
b) Bunga deposito 18%
c) Inflasi periode Juli – Juli 2001 13,5% dengan asumsi inflasi 9,4% setelah dilakukan revisi APBN
d) Pertumbuhan PDB 2002 sebesar 3,66% dibawah target 4% sebagai akibat dari kurang berkembangnya investasi swasta (PMDN dan PMA)., ketidakstabilan politik, dan belum ada kepastian hokum.
6. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan – kebijakan yang dilakukan :
a) Mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM.
b) Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
c) Diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
d) Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.
*Dari Berbagai Sumber
1. Pemerintahan Orde Lama
Kondisi politik:
a) Indonesia menghadapi 2 perang besar dengan Belanda
b) Gejolak politik dalam negeri dan beberapa pemberontakan
c) Manajemen ekonomi makro yang buruk
Karena kondisi politik tersebut maka kondisi ekonomi Indonesia tidak menguntungkan, dan terjadi hal-hal sbb :
a) Selama dekade 1950an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7%
b) Periode 1960 – 1966, pertumbuhan ekonomi 1,9% dan stagflasi (high rate of unemployment and inflation)
c) Periode 1955 – 1965, rata-rata pendapatan pemerintah Rp 151 juta dan pengeluaran Rp 359 juta
d) Produksi sektor pertanian dan perindustrian sangat rendah sebagai akibat dari kurangnya kapasitas produksi dan infrastruktur pendukung
e) Jumlah uang yang beredar berlebihan, sehingga terjadi inflasi
Dumairy (1996) menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia:
a) Periode 1945 – 1950.
b) Periode demokrasi parlementer/liberal (1950 – 1959)
8 kali perubahan kabinet:
Kabinet Hatta dengan kebijakan Reformasi moneter via devaluasi mata uang local (Gulden) dan pemotongan uang sebesar 50% atas uang kertas yang beredar yang dikeluarkan oleh De Javasche Bank dengan nilai nominal > 2,50 Gulden Indonesia.
Kabinet Natsir dengan kebijakan perumusan perencanaan pembangunan ekonomi yang disebut dengan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP)
Kabinet Sukiman dengan kebijakan nasionalisasi oleh De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia dan penghapusan system kurs berganda
Kabinet Wilopo dengan kebijakan anggaran berimbang dalam APBN, memperketat impor, merasionalisasi angkatan bersenjata dengan modernisasi dan pengurangan jumlah personil, serta pengiritan pengeluaran pemerintah
Kabinet Ali I dengan kebijakan pembatasan impor dan kebijakan uang ketat
Kabinet Burhanudin dengan kebijakan liberalisasi impor, kebijakan uang ketat untuk menekan jumlah uang yang beredar, dan penyempurnaan program benteng (bagian dari program RUP yakni program diskriminasi rasial untuk mengurangi dominasi ekonomi), memperkenankan investasi asing masuk ke Indonesia, membantu pengusaha pribumi, serta menghapus persetujuan meja bundar (menghilangkan dominasi belanda perekonomian nasional.
Kabinet Ali II dengan kebijakan rencana pembangunan lima tahun 1956 - 1960
Kebinet Djuanda dengan kebijakan stabilitas politik dan nasionalisasi perusahaan belanda.
c) Periode demokrasi terpimpin (1959 – 1965)
Dilakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan belanda.
Lebih cenderung kepada pemikiran sosialis komunis
Politik tidak stabil sampai pada puncaknya pada September 1965
2. Pemerintahan Orde Baru
Sejak Maret 1966.
Pemerintah mengarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial.
Pemerintah meninggalkan idiologi komunis dan menjalin hubungan dengan Negara barat dan menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia.
Kondisi perekonomian Indonesia:
(a) Ketidakmampuan membayar hutang LN US $32 Milyar
(b) Penerimaan ekspor hanya setengah dari pengeluaran untuk impor
(c) Pengendalian anggaran belanja dan pemungutan pajak yang tidak berdaya
(d) Inflasi 30 – 50 persen per bulan
(e) Kondisi prasarana perekonomian yang bururk
(f) Kapasitas produktif sektor industri dan ekspor menurun
3. Pemerintahan Transisi (Habibie)
a) Tanggal 14 dan 15 Mei 1997, kurs bath terhadap US$ mengalami penurunan (depresiasi) sebagai akibat dari keputusan jual dari para investor yang tidak percaya lagi terhadap prospek ekonomi Thailand dalam jangka pendek. 2 Juli 1997, penurunan nilai kurs bath terhadap US$ antara 15% - 20%
b) Bulan Juli 1997, krisis melanda Indonesia (kurs dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.650.) BI mengintervensi, namun tidak mampu sampai bulan maret 1998 kurs melemah sampai Rp 10.550 dan bahkan menembus angka Rp 11.000/US$.
Januari 1998 pemerintah Indonesia menandatangani nota kesepakatan (LOI) dengan IMF yang mencakup 50 butir kebijakan
4. Pemerintahan Reformasi (Abdurrahman Wahid)
a) Pada tahun 1999 pertumbuhan ekonomi positif (mendekati 0)
b) Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi 5%
c) Kondisi moneter stabil ( inflasi dan suku bunga rendah)
d) Tahun 2001, pelaku bisnis dan masyarakat kurang percaya kepada pemerintahan sebagai akibat dari pernyataan presiden yang controversial, KKN, dictator, dan perseteruan dengan DPR
e) Bulan maret 2000, cadangan devisa menurun dari US$ 29 milyar menjadi US$ 28,875 milyar
f) Hubungan dengan IMF menjadi tidak baik sebagai akibat dari: penundaan pelaksanaan amandemen UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia; penerapan otonomi daerah (terutama kebebasan untuk hutang pemerintah daerah dari LN); dan revisi APBN 2001.
g) Tahun 2001, pertumbuhan ekonomi cenderung negative, IHSG merosot lebih dari 300 poin, dan nilai tukar rupiah melemah dari Rp 7000 menjadi Rp 10.000 per US$.
5. Pemerintahan Gotong Royong (Megawati S)
Mulai pertangahan 2001 dengan kondisi:
a) SBI 17%
b) Bunga deposito 18%
c) Inflasi periode Juli – Juli 2001 13,5% dengan asumsi inflasi 9,4% setelah dilakukan revisi APBN
d) Pertumbuhan PDB 2002 sebesar 3,66% dibawah target 4% sebagai akibat dari kurang berkembangnya investasi swasta (PMDN dan PMA)., ketidakstabilan politik, dan belum ada kepastian hokum.
6. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono
Kebijakan – kebijakan yang dilakukan :
a) Mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM.
b) Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
c) Diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah.
d) Pada pertengahan bulan Oktober 2006 , Indonesia melunasi seluruh sisa utang pada IMF sebesar 3,2 miliar dolar AS.
*Dari Berbagai Sumber
03/01/11
Perhatian Pemerintah dalam Maengatasi Permasalahan Serikat Pekerja pada Saat Ini
Perhatian Pemerintah dalam Mengatasi Permasalahan Serikat Pekerja pada Saat Ini
Permasalahan Serikat Pekerja tampaknya akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, berbagai masalah sering kali menimpa para pekerja. Contohnya seperti upah lembur yang tidak dibayarkan atau Keselamatan Kerja yang tidak terjamin.
Bagi Aryo, seorang pegawai yang telah bekerja selama 12 tahun sebagai salah seorang operator di KSO TPK Koja, ia merasa masalah kesejahteraan terbilang cukup. Namun yang sampai saat ini tidak jelas adalah ststus kepegawaiannya. “Kami ini dibilang karyawan kontrak bukan tetapi karyawan tetap juga enggak” ujarnya kepada KOMPAS. Namun, yang menjadi persoalan adalah status kepegawaiannya masih terkatung-katung hingga saat ini. Status KSO TPK Koja yang belum berbentuk perusahaan berbadan hukum membuat Aryo bisa sewaktu-waktu berubah menjadi pengangguran.
Hal diatas hanyalah salah satu contoh dalam permasalahan Serikat Sekerja. Untuk menindak lanjuti masalah-masalah yang menyangkut Serikat Pekerja, Pemerintah telah membuat peraturan mengenai pekerjaan yang layak. Mari kita simak salah satu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah mengenai Pekerjaan dan Upah.
• Upah minimum:
Upah minimum di setiap kabupaten itu berbeda. Kenapa? Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap kabupaten pun beda.
Pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Upah minimum ditentukan oleh Gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
• Upah reguler:
Menurut Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha yang sengaja terlambat membayar atau dikarenakan keteledorannya terlambat membayar upah pekerja/buruhnya harus membayar denda yang besarnya sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh tersebut. Pemerintah menentukan dan menspesifikasi pembebanan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh sehubungan dengan pembayaran upah tersebut.
Pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/buruh bisa mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah untuk mendapatkan penetapan terhadap berbagai perselisihan industri mengenai pemutusan hubungan kerjanya dengan pengusaha ketika pengusaha tidak membayar upahnya pada waktu yang disepakati selama tiga bulan berturut-turut atau lebih; ketika pemutusan hubungan kerja terjadi karena alasan-alasan yang disebut di atas, pekerja/buruh yang bersangkutan berhak mendapatkan pesangon sebesar dua kali jumlah pesangon normal, uang penghargaan sebesar 1 kali jumlah uang penghargaan masa kerja dan kompensasi yang berhak diterima dan belum digunakan.
• Upah lembur:
Pasal 78.2 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha yang mengharuskan pekerja/buruhnya bekerja lembur lebih dari:
a) 7 jam/hari, 40 jam/minggu selama 6 hari kerja per minggu;
b) 8 jam/hari, 40 jam/minggu selama 5 hari kerja per minggu dan diwajibkan membayar upah lembur.
Peraturan mengenai pekerjaan yang layak merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap permasalahn Serikat Pekerja pada saat ini. Namun Pemerintah memang harus bersikap lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang menyepelekan kesejahteraan karyawannya agar permasalahan Serikat Pekerja segera teratasi.
Dari Berbagai Sumber
Permasalahan Serikat Pekerja tampaknya akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah, berbagai masalah sering kali menimpa para pekerja. Contohnya seperti upah lembur yang tidak dibayarkan atau Keselamatan Kerja yang tidak terjamin.
Bagi Aryo, seorang pegawai yang telah bekerja selama 12 tahun sebagai salah seorang operator di KSO TPK Koja, ia merasa masalah kesejahteraan terbilang cukup. Namun yang sampai saat ini tidak jelas adalah ststus kepegawaiannya. “Kami ini dibilang karyawan kontrak bukan tetapi karyawan tetap juga enggak” ujarnya kepada KOMPAS. Namun, yang menjadi persoalan adalah status kepegawaiannya masih terkatung-katung hingga saat ini. Status KSO TPK Koja yang belum berbentuk perusahaan berbadan hukum membuat Aryo bisa sewaktu-waktu berubah menjadi pengangguran.
Hal diatas hanyalah salah satu contoh dalam permasalahan Serikat Sekerja. Untuk menindak lanjuti masalah-masalah yang menyangkut Serikat Pekerja, Pemerintah telah membuat peraturan mengenai pekerjaan yang layak. Mari kita simak salah satu peraturan yang dibuat oleh Pemerintah mengenai Pekerjaan dan Upah.
• Upah minimum:
Upah minimum di setiap kabupaten itu berbeda. Kenapa? Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap kabupaten pun beda.
Pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Upah minimum ditentukan oleh Gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
• Upah reguler:
Menurut Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha yang sengaja terlambat membayar atau dikarenakan keteledorannya terlambat membayar upah pekerja/buruhnya harus membayar denda yang besarnya sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh tersebut. Pemerintah menentukan dan menspesifikasi pembebanan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh sehubungan dengan pembayaran upah tersebut.
Pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja/buruh bisa mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah untuk mendapatkan penetapan terhadap berbagai perselisihan industri mengenai pemutusan hubungan kerjanya dengan pengusaha ketika pengusaha tidak membayar upahnya pada waktu yang disepakati selama tiga bulan berturut-turut atau lebih; ketika pemutusan hubungan kerja terjadi karena alasan-alasan yang disebut di atas, pekerja/buruh yang bersangkutan berhak mendapatkan pesangon sebesar dua kali jumlah pesangon normal, uang penghargaan sebesar 1 kali jumlah uang penghargaan masa kerja dan kompensasi yang berhak diterima dan belum digunakan.
• Upah lembur:
Pasal 78.2 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha yang mengharuskan pekerja/buruhnya bekerja lembur lebih dari:
a) 7 jam/hari, 40 jam/minggu selama 6 hari kerja per minggu;
b) 8 jam/hari, 40 jam/minggu selama 5 hari kerja per minggu dan diwajibkan membayar upah lembur.
Peraturan mengenai pekerjaan yang layak merupakan bentuk perhatian Pemerintah terhadap permasalahn Serikat Pekerja pada saat ini. Namun Pemerintah memang harus bersikap lebih tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang menyepelekan kesejahteraan karyawannya agar permasalahan Serikat Pekerja segera teratasi.
Dari Berbagai Sumber
Pengaruh Tekhnologi dalam Menciptakan Bisnis
Pengaruh Tekhnologi Dalam Menciptakan Bisnis
Saat ini teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pemanfaatannya pun makin meluas dan dinikmati hampir diseluruh dunia. Kini teknologi sudah menjadi kebutuhan umum. Kemajuan tekhnologi tentu mempengaruhi dunia bisnis, yang amat bergantung pada skema yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Perubahan tekhnologi mengalami dinamika yang paling cepat. Penemuan-penemuan serta inovasi-inovasi baru pun selalu mewarnai segala aspek kehidupan, tak terkecuali Indonesia.
Semua perusahaan kini dituntut untuk memenuhi standar teknologi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kemajuan teknologi menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Tekhnologi menawarkan kehidupan yang lebih mudah, efisien, dan nyaman. Kini hampir tidak ada satupun area kehidupan yang tak memanfaatkan teknologi mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks sehingga teknologi memiliki area yang amat luas.
Pada awalnya, kemajuan komputer dikhawatirkan akan menambah jumlah pengangguran, namun pada kenyataannya malah berdampak sebaliknya, karena dari internet pun kini kita dapat mencari lowongan kerja. Hampir semua perusahaan besar kini butuh ahli komputer di bidang pendataan, informatika (pemrograman), serta tentunya teknisi komputer. Ini dikarenakan pentingnya keberadaan sumber daya teknologi yang menopang aktivitas perusahaan.
Kemampuan komputer mangatasi soal-soal kompleks saat ini amat membantu kinerja pegawai perusahaan. Pengolahan berbagai variabel yang akan memakan waktu lama jika diselesaikan secara manual kini akan menjadi amat mudah dan cepat dengan komputer. Apalagi ditunjang kemajuan berbagai aplikasi yang amat beragam. Berbagai aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kini dengan mudah didapatkan. Penyimpanan dan back up yang mudah juga menjadi nilai plus komputer.
Kemajuan teknologi di bidang transportasi, turut memudahkan perpindahan arus barang bagi sebuah perusahaan. Berbagai pelayanan kini tersedia baik dari jalur darat, laut, dan yang paling express yakni jalur udara. Anggaran transportasi kini menjadi salah satu hal yang paling diperhitungkan mengingat konsekuensi antara dana dan kecepatan yang kini semakin setara. Transportasi darat memiliki kelebihan berupa dana yang lebih murah. Transportasi laut memungkinkan pelayanan antarpulau dan kapasitas dalam jumlah besar. Transportasi udara yang kini menjadi primadona memiliki banyak kelabihan, antara lain fleksibilitas dan kecepatan, tapi tidak untuk besarnya kapasitas angkut dan biaya.
Komunikasi menjadi bidang yang paling banyak diperbincangkan. Kemudahan akses akibat meluasnya jaringan internet telah menggeser keberadaan alat-alat seperti faksimile, telegram, atau pos. Fasilitas e-mail yang mudah, murah, dan menyenangkan dengan berbagai fitur menarik kini menjadi pilihan utama. Internet juga menjadi senjata ampuh untuk pemasaran, mengingat konsumsi publik yang semakin lama terus meningkat terhadap internet. Adanya jejaring-jejaring juga membantu mempermudah komunikasi baik antarkaryawan maupun jajaran direksi. Hubungan-hubungan informal kini dirasa lebih dibutuhkan karena dinilai lebih mempunyai efek untuk mempererat hubungan.
Sedangkan bagi Investor dampaknya dapat menanamkan modalnya dengan mudah dengan transaksi secara online.Transaksi bisnis yang dilakukan melalui perbankan pun telah tersedia secara online.Transaksi tidak harus dengan uang yang berwujud. Pola bisnis telah berubah seiring kemajuan teknologi yang menuntut segala sesuatu cepat,aman,dan nyaman. Itulah pengaruh tekhnologi dalam menciptakan bisnis pada saat ini.
Dari berbagai sumber
Saat ini teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pemanfaatannya pun makin meluas dan dinikmati hampir diseluruh dunia. Kini teknologi sudah menjadi kebutuhan umum. Kemajuan tekhnologi tentu mempengaruhi dunia bisnis, yang amat bergantung pada skema yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Perubahan tekhnologi mengalami dinamika yang paling cepat. Penemuan-penemuan serta inovasi-inovasi baru pun selalu mewarnai segala aspek kehidupan, tak terkecuali Indonesia.
Semua perusahaan kini dituntut untuk memenuhi standar teknologi yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Kemajuan teknologi menjadi salah satu pertimbangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Tekhnologi menawarkan kehidupan yang lebih mudah, efisien, dan nyaman. Kini hampir tidak ada satupun area kehidupan yang tak memanfaatkan teknologi mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks sehingga teknologi memiliki area yang amat luas.
Pada awalnya, kemajuan komputer dikhawatirkan akan menambah jumlah pengangguran, namun pada kenyataannya malah berdampak sebaliknya, karena dari internet pun kini kita dapat mencari lowongan kerja. Hampir semua perusahaan besar kini butuh ahli komputer di bidang pendataan, informatika (pemrograman), serta tentunya teknisi komputer. Ini dikarenakan pentingnya keberadaan sumber daya teknologi yang menopang aktivitas perusahaan.
Kemampuan komputer mangatasi soal-soal kompleks saat ini amat membantu kinerja pegawai perusahaan. Pengolahan berbagai variabel yang akan memakan waktu lama jika diselesaikan secara manual kini akan menjadi amat mudah dan cepat dengan komputer. Apalagi ditunjang kemajuan berbagai aplikasi yang amat beragam. Berbagai aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kini dengan mudah didapatkan. Penyimpanan dan back up yang mudah juga menjadi nilai plus komputer.
Kemajuan teknologi di bidang transportasi, turut memudahkan perpindahan arus barang bagi sebuah perusahaan. Berbagai pelayanan kini tersedia baik dari jalur darat, laut, dan yang paling express yakni jalur udara. Anggaran transportasi kini menjadi salah satu hal yang paling diperhitungkan mengingat konsekuensi antara dana dan kecepatan yang kini semakin setara. Transportasi darat memiliki kelebihan berupa dana yang lebih murah. Transportasi laut memungkinkan pelayanan antarpulau dan kapasitas dalam jumlah besar. Transportasi udara yang kini menjadi primadona memiliki banyak kelabihan, antara lain fleksibilitas dan kecepatan, tapi tidak untuk besarnya kapasitas angkut dan biaya.
Komunikasi menjadi bidang yang paling banyak diperbincangkan. Kemudahan akses akibat meluasnya jaringan internet telah menggeser keberadaan alat-alat seperti faksimile, telegram, atau pos. Fasilitas e-mail yang mudah, murah, dan menyenangkan dengan berbagai fitur menarik kini menjadi pilihan utama. Internet juga menjadi senjata ampuh untuk pemasaran, mengingat konsumsi publik yang semakin lama terus meningkat terhadap internet. Adanya jejaring-jejaring juga membantu mempermudah komunikasi baik antarkaryawan maupun jajaran direksi. Hubungan-hubungan informal kini dirasa lebih dibutuhkan karena dinilai lebih mempunyai efek untuk mempererat hubungan.
Sedangkan bagi Investor dampaknya dapat menanamkan modalnya dengan mudah dengan transaksi secara online.Transaksi bisnis yang dilakukan melalui perbankan pun telah tersedia secara online.Transaksi tidak harus dengan uang yang berwujud. Pola bisnis telah berubah seiring kemajuan teknologi yang menuntut segala sesuatu cepat,aman,dan nyaman. Itulah pengaruh tekhnologi dalam menciptakan bisnis pada saat ini.
Dari berbagai sumber
Pengaruh Pemerintah untuk Mengatasi Kondisi Ekonomi
Pengaruh Pemerintah untuk Mengatasi Kondisi Ekonomi
Pemerintah merupakan komponen penting dalam suatu negara, hal tersebut karena Pemerintah merupakan faktor penentu setiap pengambil keputusan. Apapun yang dilakukan Pemerintah akan berdampak terhadap seluruh masyarakat. Pengaruh tersebut dapat terlihat dalam bidang Politik, Ekonomi maupaun bidang lainnya. Untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia, pemerintah memiliki kebijakan. Kebijakan tersebut terbagi menjadi dua yaitu kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro dan dalam ekonomi mikro. Ekonomi makro membahas masalah tentang keseluruhan kegiatan perekonomian sedangkan ekonomi mikro membahas mengenai bagian – bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Berikut, merupakan permasalahan ekonomi yang ada serta kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut.
• PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO
a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan
Penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan, hal ini dapat terlihat dari segi distribusi pendapatan nasional. Karena sebagian besar kekayaan dimiliki oleh kelompok yang berpenghasilan besar. Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ini melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen), serta GN-OTA dan program wajib belajar.
b.Masalah Utang Luar Negri
Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar AS yang relatif tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai, sehingga pada saat krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut meningkat. Dalam mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan Internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini.
c. Masalah Perbankan dan Kredit Macet
Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secara besar-besaran.
Sehingga pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bank yang mengalami masalah likuiditas dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan suku bunga SBI.
d. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran
Tidak tersedianya lapangan kerja mengakibatkan meningkatnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk menekan hal tersebut, pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga mereka memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja.
• PERMASALAHAN EKONOMI MIKRO
a. Masalah Harga Dasar dan Harga Tinggi
Melambungnya harga berbagai jenis barang yang di butuhkan oleh produsen dan kosumen merupakan dampak dari krisis ekonomi yang melanda saat ini. Campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen.
b. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Naiknya harga BBM, menyebabkan para pengusaha angkutan umum mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba bagi pengusaha dan para sopir. Untuk menyesuaikan kenaikan tersebut, beberapa pengusaha angkutan umum pun menaikkan tarifnya secara sepihak. Tindakan ini tentu saja membebani para konsumen pengguna jasa angkutan. Dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota, angkutan kota dan taksi.
c. Masalah Distribusi
Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang mengakibatkan tingkat harga barang menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta untuk memperpendek jalur distribusi sehingga harga barang ketika sampai ke tangan konsumen tidak mahal.
*Dari berbagai sumber
Pemerintah merupakan komponen penting dalam suatu negara, hal tersebut karena Pemerintah merupakan faktor penentu setiap pengambil keputusan. Apapun yang dilakukan Pemerintah akan berdampak terhadap seluruh masyarakat. Pengaruh tersebut dapat terlihat dalam bidang Politik, Ekonomi maupaun bidang lainnya. Untuk menjaga atau memperbaiki kualitas perekonomian Indonesia, pemerintah memiliki kebijakan. Kebijakan tersebut terbagi menjadi dua yaitu kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro dan dalam ekonomi mikro. Ekonomi makro membahas masalah tentang keseluruhan kegiatan perekonomian sedangkan ekonomi mikro membahas mengenai bagian – bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Berikut, merupakan permasalahan ekonomi yang ada serta kebijakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut.
• PERMASALAHAN EKONOMI MAKRO
a. Masalah Kemiskinan dan Pemerataan
Penduduk Indonesia berada dalam kemiskinan, hal ini dapat terlihat dari segi distribusi pendapatan nasional. Karena sebagian besar kekayaan dimiliki oleh kelompok yang berpenghasilan besar. Upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan ini melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen), serta GN-OTA dan program wajib belajar.
b.Masalah Utang Luar Negri
Depresiasi penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar AS yang relatif tetap dari tahun ke tahun menyebabkan sebagian besar utang luar negeri tidak dilindungi dengan fasilitas lindung nilai, sehingga pada saat krisis nilai tukar terjadi dalam sekejap nilai utang tersebut meningkat. Dalam mengatasi ini, pemerintah melakukan penjadwalan ulang utang luar negeri dengan pihak peminjam. Pemerintah juga menggandeng lembaga-lembaga keuangan Internasional untuk membantu menyelesaikan masalah ini.
c. Masalah Perbankan dan Kredit Macet
Banyak usaha yang macet karena meningkatnya beban utang mengakibatkan semakin banyaknya kredit yang macet sehingga beberapa bank mengalami kesulitan likuiditas. Kesulitan likuiditas makin parah ketika sebagian masyarakat kehilangan kepercayaannya terhadap sejumlah bank sehingga terjadi penarikan dana oleh masyarakat secara besar-besaran.
Sehingga pemerintah memutuskan untuk menyelamatkan bank-bank yang mengalami masalah likuiditas dengan memberikan bantuan likuiditas. Namun untuk mengendalikan laju inflasi, bank sentral harus menarik kembali uang tersebut melalui operasi pasar terbuka. Hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan suku bunga SBI.
d. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran
Tidak tersedianya lapangan kerja mengakibatkan meningkatnya penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Untuk menekan hal tersebut, pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga mereka memiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja.
• PERMASALAHAN EKONOMI MIKRO
a. Masalah Harga Dasar dan Harga Tinggi
Melambungnya harga berbagai jenis barang yang di butuhkan oleh produsen dan kosumen merupakan dampak dari krisis ekonomi yang melanda saat ini. Campur tangan pemerintah dalam permasalahan ini ialah kebijakan pemerintah mengenai harga dasar (floor price) dan harga tertinggi (ceiling price). Tujuan penentuan harga dasar adalah untuk membantu produsen, sedangkan harga tertinggi untuk membantu konsumen.
b. Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Naiknya harga BBM, menyebabkan para pengusaha angkutan umum mengalami penurunan pendapatan dan mengurangi laba bagi pengusaha dan para sopir. Untuk menyesuaikan kenaikan tersebut, beberapa pengusaha angkutan umum pun menaikkan tarifnya secara sepihak. Tindakan ini tentu saja membebani para konsumen pengguna jasa angkutan. Dalam mengatasi masalah tersebut, pemerintah bersama para asosiasi pengusaha angkutan melakukan penyesuaian tarif angkutan umum dengan menetapkan tarif resmi bagi para pengusaha bus kota, angkutan kota dan taksi.
c. Masalah Distribusi
Jalur distribusi barang dan jasa yang panjang mengakibatkan tingkat harga barang menjadi tinggi dan mahal ketika sampai ke tangan konsumen. Untuk itu, beberapa upaya dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta untuk memperpendek jalur distribusi sehingga harga barang ketika sampai ke tangan konsumen tidak mahal.
*Dari berbagai sumber
Karakteristik Asing Mempengaruhi Bisnis Internasional
Saat ini perdagangan luar negeri merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh suatu negara, karena tanpa itu suatu negara tidak akan mampu untuk dapat bertahan. Perdagangan luar negeri merupakan suatu sarana penting dalam pertumbuhan ekonomi karena :
• Memperbesar kemampuan konsumsi suatu negara
• Meningkatkan output dunia
• Memberikan jalan bagi pasaran produk-produk seluruh dunia
Sebab tanpa melalui perdagangan tidak akan mungkin dapat bagi negara-negara miskin untuk berkembang.
Peranan perdagangan luar negeri dalam proses pembangunan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah dapat meningkatkan pendapatan, membuka kesempatan kerja, meningkatkan penghasilan devisa, mentransfer modal dan teknologi dari luar negeri, dan dapat mengembangkan industri baru didalam negeri atau usaha industrialisasi (Muchtar et al,1992). Disamping itu, perdagangan luar negeri juga menyebabkan terjadinya perubahan dari beberapa variabel dalam sektor ekonomi yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Masrizal, 1993).
Karakteristik Asing yang Mempengaruhi Bisnis Internasional :
1. B u d a y a
Penilaian mengenai selera, kebiasaan dan adat istiadat suatu negara
2. Sistem Ekonomi
Mengenali sistem ekonomi yang dianut (kapitalisme, komunisme atau sosialisme, swastanisasi)
3. Kondisi Ekonomi
Untuk memperkirakan permintaan produk perusahaan harus berupaya meramalkan kondisi ekonomi negara asing (pertumbuhan ekonomi dan inflasi)
4. Nilai Tukar
Fluktuasi nilai tukar antara negara pemegang dan pemberi lisensi dapat mempengaruhi permintaan produk
5. Resiko Politik
Akibat tindakan politik suatu negara dapat merugikan sebuah bisnis
6. Kompetitif
Jenis dan jumlah pesaing , lokasi dan kegiatan mereka
7. Distributif
Agen nasional dan internasional yang tersedia untuk mendistribusikan barang dan jasa.
8. Variabel ekonomi
GNP, biaya buruh perunit, dan pengeluaran konsumsi pribadi yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis.
9. Legal
Jenis hukum asing dan domestik yang beragam dan harus dipatuhi oleh perusahaan internasional.
10. Fisik
Unsur alam spt topografi, Iklim dan sumber alam
11. Politik
Elemen politik bangsa spt nasionalisme, bentuk pemerintahan, dan organisasi Internasional
12. Teknologi
Keahlian dan peralatan teknis yang mempengaruhi bagaimana sumber sumber diubah menjadi produk.
Dari berbagai sumber
Saat ini perdagangan luar negeri merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindari oleh suatu negara, karena tanpa itu suatu negara tidak akan mampu untuk dapat bertahan. Perdagangan luar negeri merupakan suatu sarana penting dalam pertumbuhan ekonomi karena :
• Memperbesar kemampuan konsumsi suatu negara
• Meningkatkan output dunia
• Memberikan jalan bagi pasaran produk-produk seluruh dunia
Sebab tanpa melalui perdagangan tidak akan mungkin dapat bagi negara-negara miskin untuk berkembang.
Peranan perdagangan luar negeri dalam proses pembangunan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung adalah dapat meningkatkan pendapatan, membuka kesempatan kerja, meningkatkan penghasilan devisa, mentransfer modal dan teknologi dari luar negeri, dan dapat mengembangkan industri baru didalam negeri atau usaha industrialisasi (Muchtar et al,1992). Disamping itu, perdagangan luar negeri juga menyebabkan terjadinya perubahan dari beberapa variabel dalam sektor ekonomi yang akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Masrizal, 1993).
Karakteristik Asing yang Mempengaruhi Bisnis Internasional :
1. B u d a y a
Penilaian mengenai selera, kebiasaan dan adat istiadat suatu negara
2. Sistem Ekonomi
Mengenali sistem ekonomi yang dianut (kapitalisme, komunisme atau sosialisme, swastanisasi)
3. Kondisi Ekonomi
Untuk memperkirakan permintaan produk perusahaan harus berupaya meramalkan kondisi ekonomi negara asing (pertumbuhan ekonomi dan inflasi)
4. Nilai Tukar
Fluktuasi nilai tukar antara negara pemegang dan pemberi lisensi dapat mempengaruhi permintaan produk
5. Resiko Politik
Akibat tindakan politik suatu negara dapat merugikan sebuah bisnis
6. Kompetitif
Jenis dan jumlah pesaing , lokasi dan kegiatan mereka
7. Distributif
Agen nasional dan internasional yang tersedia untuk mendistribusikan barang dan jasa.
8. Variabel ekonomi
GNP, biaya buruh perunit, dan pengeluaran konsumsi pribadi yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis.
9. Legal
Jenis hukum asing dan domestik yang beragam dan harus dipatuhi oleh perusahaan internasional.
10. Fisik
Unsur alam spt topografi, Iklim dan sumber alam
11. Politik
Elemen politik bangsa spt nasionalisme, bentuk pemerintahan, dan organisasi Internasional
12. Teknologi
Keahlian dan peralatan teknis yang mempengaruhi bagaimana sumber sumber diubah menjadi produk.
Dari berbagai sumber
Langganan:
Postingan (Atom)