Kartu Jakarta Pintar Sedot Anggaran Rp 804 M

Liputan6.com, Jakarta : Dinas Pendidikan DKI Jakarta menerima dana paling besar dari RAPBD 2013. Ini sesuai dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang menjadikan sektor pendidikan sebagai penerima dana terbesar untuk anggaran tahun depan.

"Sampai sejauh ini RAPBD 2013 Rp 11,5 triliun untuk Dinas Pendidikan, persentasenya 26-27 persen dari APBD secara keseluruhan di DKI Jakarta," ujar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, usai rapat dengan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Senin (10/12/2012).

Salah satu pos penerima dana itu, lanjutnya, adalah para pelajar yang mendapatkan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Di tahun 2013 diperkirakan ada sekitar 332 ribu anak usia sekolah dari keluarga tidak mampu yang akan menerima KJP. "Setelah dikalkulasi, Rp 804 miliar untuk KJP," jelasnya.

Rinciannya, untuk jenjang SMA sebesar Rp 240 ribu per bulan setiap peserta didik, jenjang SMP Rp 210 ribu per bulan, dan untuk jenjang SD Rp 180 ribu per bulan.

Selain itu, sekitar 55 persen atau hampir Rp 6,4 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai berupa gaji tunjangan kinerja daerah, tunjangan profesi, sampai pada tunjangan tambahan guru yang di bawah Kementerian Agama. "Yang di bawah Kementerian Agama kami kasih Rp 1 juta per bulan," katanya.

Sisanya, Rp 3 triliun digunakan untuk bantuan operasional pendidikan (BOP) dan Rp 1,5 triliun dialkokasikan untuk belanja langsung. "Jadi Rp 10,2 triliun boleh dikatakan belanja tetap yang sudah pasti kita keluarkan pada sasaran masing-masing," kata Taufik.

Dia mengatakan, tahun ini anggaran untuk Dinas Pendidikan sekitar Rp 10 triliun atau 28 persen dari APBD 2012. "Persentasenya sama, tapi kan tahun ini anggaran DKI Rp 40 triliun, tahun depan mencapai Rp 46 triliun," pungkas Taufik.(Ado)

Sektor pendidikan memang layak untuk mendapat persentase paling besar dalam APBD. Hal ini untuk mendukung kemajuan dunia pendidikan serta memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak yang ingin bersekolah namun tidak memiliki biaya. Lewat dunia pendidikan, pemerintah akan menciptakan generasi-generasi muda berkualitas yang tentunya akan menjadi penerus bangsa. Namun dalam pendistribusian dana tersebut, tentunya harus dilakukan pengawasan yang ketat agar tidak disalah gunakan oleh oknum-oknum tertentu.